Ombudsman: Masyarakat Sudah Tidak Percaya Kominfo

Ombudsman Masyarakat Sudah Tidak Percaya Kominfo

Ombudsman: Masyarakat Sudah Tidak Percaya Kominfo

Ombudsman Masyarakat Sudah Tidak Percaya Kominfo
Ombudsman Masyarakat Sudah Tidak Percaya Kominfo

Menyusul dikeluarkannya Surat Edaran Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) No 01 tahun 2018 dan Surat Ketetapan BRTI No 3 tahun 2008 tentang Larangan Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum untuk Keperluan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, berdasarkan informasi yang didapat Selular pada Senin (10/12) para operator yang tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), kembali menandatangani perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) untuk pemanfaatan data kependudukan untuk sektor telekomunikasi.

Dua aturan baru yang diterbitkan BRTI dan perjanjian kerjasama kerjasama antara

ATSI dan Dukcapil tersebut ditanggapi dingin oleh Ombudsman.

Menurut Alamsyah Saragih, Komisioner Ombudsman, saat ini tingkat kepercayaan masyarakat dan Ombudsman sudah mencapai kondisi yang mengkhawatirkan. Apapun aturan yang dikeluarkan oleh Kominfo sudah tidak terlalu dipercaya lagi. Ketidakpercayaan tersebut disebabkan Kominfo kerap mengganti aturan yang dibuatnya sendiri. Khususnya dalam registrasi prabayar.

Alamsyah menilai hingga saat ini sudah banyak korban dari masyarakat terhadap

regulasi yang dibuat oleh Kominfo secara tidak konsisten. Selain itu komisioner Ombudsman ini menilai sampai saat ini belum melihat efektivitas aturan yang dibuat oleh Kominfo khususnya dalam registrasi prabayar.

Menurut Alamsyah hal Ini bisa dibuktikan dengan masih banyaknya nomer kartu prabayar yang dijual di masyarakat dalam keadaan aktif. Padahal di dalam aturan Kominfo maupun BRTI jelas-jelas disebutkan bahwa kartu yang dijual merupakan kartu yang belum aktif.

“Dengan PKS yang ada sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang ada

seharusnya Kominfo sudah bisa menjalankan aturan registrasi prabayar ini dengan tegas. Namun kenyataannyaannya tidak. Sebab sanksi yang diberikan oleh Kominfo terhadap pelaku usaha tidak pernah ada. Kominfo bisanya hanya membuat peraturan. Lalu beberapa waktu kemudian diubah,”terang Alamsyah.

 

 

Sumber :

https://mybelmont.belmontcollege.edu/ICS/Academics/ADN/ADN__2140C/2018_SG-ADN__2140C-02A/Blog_4.jnz?portlet=Blog_4&screen=View+Post&screenType=next&&Id=72f0e02e-9515-45a3-8f0b-d06e672d45ed